Industri kecantikan saat ini berkembang dengan sangat pesat dibanding periode-periode sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini dikarenakan adanya urgensi bagi orangorang untuk tampil sebaik mungkin. Ketika bicara tentang lingkungan, industri kecantikan pun memiliki sisi gelap di mana industri kecantikan menghasilkan 120 miliar kemasan setiap tahunnya dan kebanyakan kemasan tersebut tidak dapat didaur ulang. Konsumen saat ini menuntut adanya konsep keberlanjutan dan beberapa brand sudah menunjukkan beberapa upaya untuk memenuhi permintaan konsumen. Pada kenyataannya, beberapa brand telah mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam proses produksi, pertanyaan sebelumnya apakah konsumen terutama di Indonesia telah siap untuk berpartisipasi dalam tren keberlanjutan ini dan bagaimana kemasan produk kecantikan dapat dikelola dengan baik dilihat dari sisi sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Pada sadarnya konsep keberlanjutan tidak hanya terbatas pada proses produksi melainkan juga mencakup bagaimana konsumen mengelola sampah kemasan produk kecantikan mereka. Dalam hal ini, beberapa pemangku kepentingan memiliki kepentingan serta perannya masing-masing untuk memastikan konsep ini berjalan dengan baik dari sisi pembuat kebijakan, sektor swasta dan juga konsumen. Artikel ini akan berfokus pada penelitian normatif dengan mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia maupun Korea sebagai perbandingan dalam pengelolaan sampah secara umum. Selanjutnya, digunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan asasasas hukum serta perbandingan hukum, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.